Ahli Hukum Pidana Asst Prof.Dr.Dwi Seno Wijanarko,SH.MH : TPPO Adalah Kejahatan Kemanusiaan, Pemerintah Harus Membuat Regulasi yang Melindungi Rakyatnya.

SIARANPOST.COM,-Jakarta, – Terkait keberhasilan Polri menangkap 457 orang kasus TPPO dan menyelamatkan 1476 korban, Ahli Hukum Pidana Asst. Prof.Dr.Dwi Seno Wijanarko.SH,MH, pun angkat bicara ” kami mengapresiasi kinerja Polri yang telah berhasil membongkar dan menangkap 457 orang kasus TPPO dan berhasil menyelamatkan 1476 korban ” , kata Pria yang juga berprofesi sebagai Dosen di salah satu Universitas terkemuka di Jakarta.

Lebih lanjut, Dr Seno mengatakan memang persoalan TPPO ini bukan hal baru dikalangan masyarakat kita. Banyak kasus -kasus yang berkaitan dengan TPPO ini marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dan modus kejahatan ini biasanya para pelaku kejahatan tersebut Dijanjikan sebagai pekerja di luar negeri , pembantu rumah tangga dan lain sebagainya dan pada kenyataannya mereka “Selanjutnya dalam prakteknya dijadikan Pekerja Seks Komersial ( PSK) ada , modus dijadikan Anak Buah Kapal (ABK) dan dieksploitasi terhadap anak ,” katanya kepada awak Media. minggu 18 Juni 2023.

Oleh karena itu menurut pria yang juga sebagai Founder DSW Law Firm & Patner, Pemerintah tidak boleh abai dalam masalah TPPO ini karena Negara harus hadir melindungi kepentingan warganya dalam bentuk apapun. Oleh karena itu saya harap Pemerintah membuat sebuah regulasi untuk menjamin kepentingan warganya, agar di masa datang praktek – praktek TPPO ini bisa di eliminir dan di kikis di bumi Nusantara ini, ujar Dr Seno.

Dan kerja sama kemitraan dan kerjasama antarnegara juga perlu, karena kejahatan TPPO ini adalah kejahatan kemanusiaan yang harus mendapat perhatian serius karena pada praktiknya sering terjadi di luar negeri. Oleh karena itu kerjasama dan kemitraan antarnegara ini dengan harapan dapat membongkar jaringan Internasional terkait TPPO ini, kata pria yang juga dikenal sebagai Advokat Rakyat ini.

Dan peran masyarakatpun tidak kalah penting untuk berperan aktif untuk melaporkan atau memberikan informasi kepada Aparat Penegak Hukum jika di wilayahnya diduga terjadi praktek-praktik TPPO dan saya mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Ia meminta kepada masyarakat untuk memastikan apakah perusahaan penyalur tenaga kerja ini resmi, agar mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum, pengakuan (red).(SP.COM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *