PWRI ,: “PPDB Tidak Boleh Melanggar Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Pelayanan Pendidikan”.

SIARANPOST.COM,-KOTA BOGOR,- Hak pelayanan mendapatkan Pendidikan merupakan hak asasi rakyat yang harus dapat dipenuhi oleh negara, dalam hal ini adalah Pemerintah.

“Oleh karena itu, walaupun PPDB saat ini masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, sepertinya kita tidak lagi mendengar berita masih ada anak yang putus sekolah kerena tidak lulus PPDB serta tidak boleh ada peserta didik yang tidak dapat melanjutkan Sekolah karena kekurangan biaya”, ucap Rohmat Selamat SH . MKn.

Rohmat Selamat yang juga sebagai Ketua PWRI Bogor Raya menyampaikan sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang berbunyi

Ayat (3) : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam Undang-Undang.

“Amandemen konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 ke-empat, secara tegas telah mengatur tentang hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan pendidikan nasional. Pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem Pendidikan yang dapat menjangkau kebutuhan warga masyarakat,” lanjut Rohmat.

” Jadi dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekarang jangan sampai ada siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah atau putus sekolah, ini menjadi tugas dan catatan penting Pemerintah,” pungkas nya. (SP.COM)

PWRI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *